Menurut Guru Besar UGM yang kerap disapa Prof Eddy ini, KUHAP didasarkan pada doktrin Ius Puniendi, yakni hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Namun, di sisi lain, landasan filosofisnya adalah melindungi individu dari kesewenangan negara.
“Filosofi KUHAP bukan untuk memproses tersangka, melainkan melindungi individu dari kesewenangan negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, RKUHAP harus dirumuskan dengan sangat rinci dan jelas. Aparat penegak hukum tidak boleh bertindak di luar apa yang diatur undang-undang. Di sinilah peran asas legalitas yang memiliki dua fungsi: fungsi melindungi warga dan fungsi instrumentasi bagi negara untuk bertindak sesuai batas hukum.
*Sistem Terpadu dan Diferensiasi Fungsional*
RKUHAP, lanjut Edward, disusun dengan berlandaskan asas diferensiasi fungsional, yang menempatkan setiap aparat penegak hukum (APH) pada peran masing-masing: penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh Kejaksaan, pengadilan oleh hakim, pendampingan oleh advokat, serta pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
