Filosofi ini mengarah pada pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)yang meniadakan ego sektoral dan konflik kewenangan antar lembaga.
“KUHAP yang baru tidak boleh lagi diwarnai tarik menarik kepentingan antar lembaga penegak hukum. Tidak boleh ada saling sandera antara penyidik dan penuntut umum,” tegasnya.
RKUHAP mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam bab tersendiri.
Penuntut umum bahkan akan terlibat sejak tahap perencanaan penyidikan untuk memastikan kesinambungan proses penegakan hukum. Dalam rancangan baru ini, apabila seseorang telah berstatus tersangka selama satu tahun tanpa perkembangan penyidikan, maka penyidikan wajib dihentikan demi kepastian hukum.
*Perluasan Upaya Paksa dan Mekanisme Pengawasan*
