Bandung, BEDAnews — Keterangan dua saksi yang dihadirkan PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI) dalam sidang perselisihan hubungan industrial menuai sorotan. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026).
Saksi tergugat berulang kali mengaku tidak tahu saat dicecar pertanyaan majelis hakim mengenai aturan perusahaan, sistem pengupahan, hingga latar belakang pengunduran diri mantan karyawan, Firman Perkasa Yudha.
Perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin Dr. Ronald Salnofri BYA, didampingi hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H.
Dalam persidangan tersebut, pihak PT FEI menghadirkan Direktur Keuangan Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan. Namun, penjelasan keduanya dinilai belum mampu menerangkan persoalan mendasar terkait pemenuhan hak hak ketenagakerjaan penggugat.
Mengenai alasan pengunduran diri Firman, saksi awalnya menyatakan tidak tahu. Setelah didesak majelis hakim, saksi baru menerangkan bahwa Firman mundur karena merasa tidak nyaman bekerja. Meski demikian, saksi tidak dapat mejelaskan lebih jauh faktor pemicu ketidaknyamanan tersebut.
Perkara ini dipicu oleh gugatan Firman terhadap PT FEI atas pengakhiran hubungan kerja. Firman menuntut hak pesangon dan kekurangan upah yang totalnya mencapai sekitar Rp86 juta.
Kuasa Hukum Penggugat Duga Ada Tekanan
Usai persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., menegaskan bahwa keterangan saksi tergugat makin memperjelas adanya kelemahan tata kelola ketenagakerjaan di internal perusahaan.
”Pertama, ketika kami pertanyakan mengenai peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak memiliki. Kedua, terkait pengupahan, mereka tidak mengacu pada SK Gubernur (UMK/UMP), melainkan murni berdasarkan instruksi internal perusahaan,” ungkap Prana.
Prana menambahkan, pengunduran diri Firman diawali dengan pemanggilan oleh pihak manajemen. Dalam pertemuan tersebut, Firman disodorkan dua pilihan sulit: menerima pemotongan gaji atau mengundurkan diri. Walau sempat memilih opsi pemotongan gaji, proses selanjutnya justru berujung pada penyampaian surat pengunduran diri.
”Sebelum pengunduran diri dilakukan, ada pembicaraan terlebih dahulu. Itulah asal mula pengunduran diri ini. Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin, tetapi mungkin ada sedikit tekanan,” tegas Prana yang didampingi tim penasihat hukum Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.
Ia juga menyayangkan keterangan para saksi di muka persidangan yang terkesan menutup-nutupi fakta. “Sebenarnya masih kurang terbuka. Tadi Majelis Hakim juga sempat menyampaikan bahwa keterangannya kurang terbuka,” tambahnya.
Tergugat Serahkan Penilaian ke Majelis Hakim
Di sisi lain, Kuasa Hukum PT FEI, Nurholis Fathur Rahman, menegaskan bahwa seluruh keterangan yang disampaikan kedua saksi telah sesuai dengan kapasitas dan tugas pokok fungsi (tupoksi) mereka di bidang keuangan.
”Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses pemeriksaan saksi hari ini merupakan bagian dari hukum acara,” kata Nurholis.
Terkait penilaian majelis hakim mengenai saksi yang dinilai kurang terbuka, Nurholis memilih tidak berspekulasi.
”Sebagai kuasa hukum, saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan saya. Itu kembali kepada penilaian Majelis Hakim. Namun secara keseluruhan, saya cukup puas dengan jalannya persidangan hari ini,” terangnya.
Sidang perselisihan hubungan industrial ini akan dilanjutkan pada Senin (16/11/2026) mendatang dengan agenda penyampaian dokumen kesimpulan dari kedua belah pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.
