Bandung, BEDAnews – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung memastikan bakal segera mengeksekusi pengusaha media Arifin Gandawijaya yang telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara atas perkara pidana berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Langkah tegas tersebut disampaikan kejaksaan menyusul belum terlaksananya eksekusi pidana badan terhadap Arifin, kendati tim jaksa penuntut umum telah tiga kali melakukan upaya penjemputan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Bandung, Muhammad Ansari, menegaskan bahwa eksekusi merupakan kewajiban konstitusional kejaksaan demi menjamin kepastian hukum.
”Dalam waktu dekat, jika kondisi memungkinkan, kami akan lakukan eksekusi secepatnya,” kata Ansari kepada wartawan usai sidang Peninjauan Kembali (PK) Arifin Gandawijaya di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026).
Ansari menggarisbawahi bahwa permohonan PK yang sedang ditempuh terpidana melalui upaya hukum tidak serta-merta menghentikan atau menunda eksekusi putusan yang sudah inkracht.
Lebih lanjut, Ansari mengungkapkan Kejari Bandung sejatinya telah berusaha melakukan eksekusi sebanyak tiga kali. Namun seluruh upaya tersebut membentur kendala medis terpidana.
Dalam salah satu upaya penjemputan, Arifin sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan maraton. Hasil rekam medis saat itu mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit keras.
”Kami sudah berupaya eksekusi sampai tiga kali. Namun, kondisi kesehatan terpidana tidak memungkinkan karena saat dibawa ke rumah sakit dinyatakan sakit,” jelas Ansari.
Selain hasil tim medis, penasihat hukum Arifin juga melayangkan surat permohonan resmi penundaan eksekusi dengan melampirkan keterangan penurunan kesehatan kliennya.
Meski demikian, kejaksaan memastikan penundaan ini bersifat sementara dan pemantauan kesehatan akan terus dilakukan.
“Ke depan, untuk memberikan kepastian hukum, kami tetap akan mengeksekusi terpidana begitu kondisinya pulih,” tegasnya.
Pada hari yang sama, Pengadilan Negeri Bandung menggelar persidangan permohonan PK yang diajukan Arifin Gandawijaya di Ruang Anak PN Bandung. Sidang dihadiri tim penasihat hukum pemohon, Tomson Panjaitan, serta tim Jaksa Kejari Bandung selaku pihak termohon.
Arifin sendiri absen dari persidangan, menurut Tomson Panjaitan ketidakhadiran kliennya murni karena faktor kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti alur persidangan.
Melalui memori PK tersebut, pihak Arifin memohon Mahkamah Agung (MA) menguji dan meninjau kembali Putusan Kasasi MA RI Nomor 1017 K/PID/2026 tertanggal 3 Juli 2026.
Dalam berkas permohonan PK, tim kuasa hukum menguraikan sejumlah argumen yang dinilai memuat kekeliruan hakim (judex juris) pada putusan sebelumnya. Objek perkara ini berkaitan dengan keabsahan dokumen Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2015 serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 7 pada tanggal yang sama.
Tim pengacara menyoroti keberadaan dokumen fisik asli, proses penandatanganan, serta fakta keterpencilan keterangan saksi yang terungkap di persidangan tingkat pertama.
Kendati demikian, seluruh dalil kekeliruan hakim tersebut masih merupakan argumentasi subjektif pemohon yang wajib diuji substansinya oleh Majelis Hakim Agung.
Kejari Bandung kembali menegaskan, secara tata hukum acara pidana (KUHAP), pengajuan PK tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Hambatan murni terletak pada kelayakan medis terpidana, dan kejaksaan siap bertindak mendadak begitu rekomendasi medis menyatakan terpidana laik menjalani masa hukuman.
