Bandung, BEDAnews – Tiga warga Kota Bandung resmi mempradilankan PT Bhinneka Potentia Indonesia ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A Khusus terkait dugaan wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa lahan dan bangunan. Perusahaan tersebut digugat ganti rugi hingga Rp1,16 miliar setelah nekat memutus kontrak sewa secara sepihak hanya melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.
Gugatan perdata tersebut diajukan oleh pemilik lahanBudhie Mulyadi Joswara, Edi Tjakralaksana, dan Lina melalui tim kuasa hukum dari Lex Lumens Lawfirm yang terdiri dari Kevin Kristianto, S.H., Thorfi Herwinda, S.H., Tan Josep Handoko, S.H., M.H., dan Hussein Kastro, S.H., M.H.
Kuasa Hukum penggugat, Kevin Kristianto, S.H., menegaskan bahwa tindakan Tergugat melanggar Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dalam perjanjian sewa-menyewa. Ketentuan itu mewajibkan permohonan pengakhiran dini diajukan minimal 6 bulan sebelumnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak penyewa/pemilik.
”Penghentian kegiatan atau pengosongan objek sewa secara sepihak tidak serta-merta menghapuskan kewajiban kontraktual penyewa. Segala bentuk pengakhiran dini harus tunduk pada mekanisme alokasi risiko dan prosedur yang telah disepakati bersama,” tegas Kevin kepada awak media di PN Bandung, Senin (9/11/2026).
Perkara ini berawal dari Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 2 November 2023 yang disahkan di hadapan Notaris Nuke Herjanto, S.H., M.Kn. Berdasarkan kesepakatan kontraktual tersebut, objek sewa berupa tanah dan bangunan seluas ±1.100 m² yang berlokasi di Jalan Aksan Nomor 5C, Kota Bandung, disewa oleh PT Bhinneka Potentia Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak 1 Desember 2023 hingga 30 November 2028.
Tarif sewa yang disepakati terbagi dalam dua periode: Rp35 juta per bulan untuk tiga tahun pertama (1 Desember 2023–30 November 2026), serta Rp38,5 juta per bulan untuk dua tahun berikutnya (1 Desember 2026–30 November 2028).
Namun, pada 15 Mei 2026, Direktur Utama PT Bhinneka Potentia Indonesia, Melki Purwanto, mendadak menghentikan kegiatan operasional dan menyatakan pengakhiran kontrak sewa secara sepihak via WhatsApp tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak pemilik lahan.
Sebelum melangkah ke meja hijau, pihak Penggugat telah mengirimkan Somasi Nomor 027/B/SOMASI/LL/X/2026 pada 12 Oktober 2026. Namun, tergugat dinilai tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
Kevin menambahkan mengacu pada Pasal 1238, 1243, 1267, 1338, dan 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 7 ayat (6) huruf a Perjanjian, Para Penggugat menuntut Tergugat membayar sisa masa sewa senilai total Rp1.169.000.000,00, dengan rincian periode Mei 2026 – November 2026 7 bulan × Rp35.000.000 = Rp245.000.000, periode Desember 2026 – November 2028 24 bulan × Rp38.500.000 = Rp924.000.000
Selain sisa sewa pokok, Penggugat juga memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% per hari sesuai Pasal 3 ayat (5) Perjanjian, serta menanggung seluruh biaya perkara.
