1. Due Process of Law, sebagai jaminan bahwa setiap proses hukum berjalan adil dan sesuai prosedur,
2. Keseimbangan antara fungsi penuntutan dan pembelaan, agar sistem peradilan pidana tidak timpang dan,
3. Transparansi dan akuntabilitas penegak hukum, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“RKUHAP, sebaik apa pun disusunnya, pasti tidak akan sempurna. Hukum akan selalu tertinggal dari dinamika masyarakat. Kalau kita menunggu semua pihak setuju dan cocok, maka RKUHAP tidak akan pernah lahir,” pungkasnya. (Red).
Page 6 of 6
