Dampak Ekologi dan Ekonomi Akibat ‘Kebutaan’ Birokrasi
Dewan Penasehat JWI, Thamrin Amarullah, menyoroti dampak dari hilangnya pengawasan pemerintah terhadap lahan Bojong Terong. Menurutnya, tanpa dokumen yang jelas di tangan pemerintah, fungsi kontrol terhadap kelestarian alam menjadi lumpuh.
“Karena pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu status lahan ini, pihak perkebunan leluasa merusak ekologi. Perbukitan ditanami tanaman jangka pendek seperti sawit dan sayuran yang merusak struktur tanah penyangga. Ini terjadi karena tidak ada penegakan aturan tata ruang akibat data arsip yang carut-marut,” papar Thamrin.
Ia juga menyoroti kemiskinan warga di sekitar perkebunan. “Masyarakat terkurung di lahan yang secara hukum sebenarnya sudah kembali ke negara, tapi karena pemerintah ‘lupa’ mencatatnya, warga tetap dianggap ilegal. Ini ketidakadilan yang luar biasa,” tandasnya.
