“Skandal Agraria Sukabumi”, Lahan 1.022 Hektar Bojong Terong Gaib dari Catatan Pemda dan BPN, Bukti Carut-Marut Administrasi Negara

Desakan JWI: Audit Total dan Digitalisasi Arsip Agraria

Menanggapi respon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH, MH, yang menjanjikan akan menempuh tahapan sesuai peraturan, JWI mendesak langkah yang lebih agresif dari sekadar prosedur normatif.

BeritaTerkait

Kevin Wu Soroti Kasus Penyerangan di Masjid Darul Ma’arif, Minta Polisi Ungkap Motif Pelaku

12 November 2026

Muslim Arbi: Gibran Mundur dari Wapres, Proses Hukum Harus Tetap Berjalan

12 November 2026

JWI menuntut tiga hal utama kepada Pemkab Sukabumi dan BPN:

• Audit Investigasi Administrasi: Mencari tahu mengapa data lahan 1.022 hektar Bojong Terong bisa “hilang” dari pengawasan pemangku kepentingan.

• Penghapusan HGU Bojong Terong: Segera menerbitkan surat permohonan penghapusan hak karena sudah kedaluwarsa sejak 2003 dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

• Penerbitan Surat Registrasi (Regis): Memberikan legalitas kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap lahan tersebut secara produktif.