Lemahnya Arsip: Ancaman Nyata Reforma Agraria
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menyatakan bahwa, ketidaktahuan pemerintah daerah terhadap status lahan Bojong Terong mencerminkan betapa lemahnya integrasi data antara kantor pertanahan dengan pemerintah kabupaten.
“Jika Pemda dan BPN saja tidak memegang data akurat mengenai masa berlaku HGU di wilayahnya sendiri, bagaimana mungkin Reforma Agraria bisa berjalan sukses? Ketidaktahuan ini adalah pintu masuk bagi mafia tanah dan praktik korporasi yang merugikan keuangan negara,” ujar Lutfi.
Lutfi menambahkan, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, lahan yang HGU-nya mati dan tidak diperpanjang harus segera diproses sebagai tanah terlantar. Namun, karena buruknya administrasi, lahan 1.022 hektar tersebut seolah dibiarkan “mengambang” tanpa kontribusi pajak yang jelas ke kas daerah, sementara masyarakat lokal kesulitan mendapatkan akses legal atas tanah tersebut.
