“Kalau residivis diberikan RJ, dikhawatirkan justru mengulangi perbuatannya di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam praktiknya, kata Sheha, keberhasilan proses RJ sangat bergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan pelaku. Setelah tercapai kesepakatan damai, penyidik akan memberikan waktu tujuh hari untuk pelaksanaan seluruh poin kesepakatan. Jika tidak dipenuhi, proses RJ dinyatakan batal dan perkara dapat kembali berlanjut melalui jalur pidana formal.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan kewenangan atau praktik transaksional dalam proses penghentian perkara melalui RJ, Sheha menilai, ruang tersebut kini semakin sempit.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan tingginya pengawasan publik membuat aparat penegak hukum sulit melakukan penyimpangan.
