JAKARTA || Bedanews.com — Penerapan mekanisme restorative justice (RJ) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dinilai menjadi langkah penting dalam menggeser paradigma penegakan hukum di Indonesia dari pendekatan penghukuman menuju pemulihan.
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. Sheha A. Habib, mengatakan, keadilan restoratif bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia. Namun, melalui KUHP dan KUHAP terbaru, mekanisme tersebut kini memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan terstruktur.
Menurut Sheha, pendekatan RJ tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai solusi utama penyelesaian perkara. Sebaliknya, mekanisme ini berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.
