“Maknanya sudah berubah. Hukum pidana kita tidak lagi berfokus pada pembalasan, tetapi sudah bergerak ke arah yang lebih humanis,” kata Sheha dalam podcast EdShareOn yang tayang Rabu (24/6).
Sheha menjelaskan, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui RJ. Mekanisme tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun dan tidak termasuk kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti korupsi, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, maupun kekerasan seksual.
Selain itu, pelaku wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain bersedia memulihkan keadaan seperti semula, memberikan ganti rugi kepada korban, menyampaikan permintaan maaf, serta bukan merupakan residivis.
Page 2 of 5
