Menurut dia, supremasi hukum tidak hanya diukur dari kepastian penerapan aturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penegakan hukum harus memperhitungkan asas kemanfaatan,” tutur Sheha.
Dengan hadirnya mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP baru, Indonesia dinilai tengah memasuki fase baru penegakan hukum yang lebih mengedepankan dialog, pemulihan dan penyelesaian konflik secara berkeadilan tanpa mengabaikan kepentingan korban maupun masyarakat. (Arman).
Page 5 of 5
