“Ruang penyidik untuk menekan para pihak sangat sempit, apalagi di era digital yang begitu mudah memviralkan suatu kejadian,” katanya.
Sheha menegaskan, aparat penegak hukum dalam mekanisme RJ hanya berperan sebagai mediator yang memfasilitasi penyelesaian perkara sesuai ketentuan undang-undang. Korban tetap memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak upaya perdamaian tersebut.
“Syarat mutlak pengajuan RJ adalah adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Jika korban menolak, penyidik tidak memiliki kewenangan untuk memaksa penghentian perkara,” ujarnya.
Lebih jauh, Sheha menilai, penerapan RJ menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus menghadirkan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kemanfaatan.
