“Kalau sistemnya berbeda-beda tetapi tidak dapat berkomunikasi, maka kita hanya memiliki banyak sistem digital yang berdiri sendiri. Itu belum bisa disebut sebagai integrasi,” ujarnya.
*Regulasi Tidak Boleh Tertinggal*
Selain persoalan teknologi dan kelembagaan, Indira menilai, aspek regulasi menjadi fondasi penting dalam membangun ICJS.
Pertukaran data antarinstansi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut diperlukan untuk mengatur batas kewenangan, keamanan informasi, perlindungan data, tujuan penggunaan data serta mekanisme pertanggungjawaban.
“Integrasi sistem tanpa kepastian mengenai siapa yang boleh mengakses data, untuk kepentingan apa, dalam kondisi apa dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya justru dapat menimbulkan risiko,” tegasnya.
