“ICJS harus dibangun sebagai ekosistem. Tidak ada satu lembaga yang dapat bekerja sendiri untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Ketika data, teknologi, regulasi, sumber daya manusia dan kewenangan dapat bekerja dalam satu sistem yang terukur, maka penegakan hukum akan menjadi lebih responsif, akuntabel dan adaptif,” pungkas Indira.
Dalam konteks itu, ICJS bukan sekadar persoalan membangun teknologi baru, melainkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Negara dituntut tidak hanya hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mampu membaca risiko, memperkuat pencegahan, mempercepat penanganan perkara dan memastikan setiap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Red).













