JAKARTA || Bedanews.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, mengkritisi mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia melalui pengusulan nama tertentu kepada Presiden setelah proses pemilihan di DPR RI selesai.
Menurut Ponto, persoalan utamanya bukan siapa yang diusulkan, melainkan apa dasar hukum kewenangan pihak yang menentukan nama untuk diajukan kepada Presiden.
“Tidak adanya larangan memang dapat ditafsirkan bahwa siapa saja boleh memberikan usulan. Masyarakat boleh, organisasi boleh, DPR juga boleh memberikan masukan. Tetapi boleh mengusulkan tidak sama dengan memiliki kewenangan hukum untuk menentukan. Kewenangan organ negara harus mempunyai dasar,” ujar Ponto melalui keterangannya, Selasa (118/8/2026).
