CIMAHI, BEDAnews.com —
Pemerintah Kota Cimahi mulai mempertegas penataan regulasi sekaligus efisiensi anggaran pemerintahan.Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan Perda tidak boleh sekadar memperbanyak produk hukum. Perda harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Kamis (5/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut terdapat 11 Raperda, terdiri dari 5 prakarsa Pemkot Cimahi dan 6 prakarsa DPRD Kota Cimahi.
“Yang paling penting bukan banyaknya peraturan daerah, tetapi bagaimana manfaat dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kita memiliki banyak Perda, tetapi pada akhirnya tidak ada outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ngatiyana.
