JAKARTA || Bedanews.com – Bayangkan saja Presiden disadap dari tahun 2025, bahkan adapula info sejak Prabowo jadi Menhan.
Anehnya, selama itu penyadapan ini tak diketahui Badan Intelejen Nasional [BIN), BAIS, Intelkam sampai Badan Siber. “Percuma saja lembaga ini ada tapi tak punya fungsi untuk menjaga keamanan dan privasi Presiden,” demikian ditegaskan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie melalui keterangannya, Senin (9/11).
Jerry mengungkapkan, saya kira mereka tak bekerja, padahal mereka digaji negara dan menggunakan fasilitas negara.
“Belum lagi data pejabat kita yang kena hacked. Coba lembaga Intelejen kita belajar pola kerja FBI dan CIA yang cepat dalam menangani penyadapan, begitu pula KGB sampai Mossad,” tandasnya
Ditambahkan, harusnya BIN dan lembaga lainnya tahu tujuan dan cara kerja Intelijen negara yakni dalam Pasal 5 UU 17/2011, yaitu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara, serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.
Kemudian terdapat juga fungsi Intelijen negara, yaitu untuk menyelenggarakan:
– Penyelidikan, yang terdiri dari serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
– Pengamanan, yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
Bagaimana kalau ada rencana dan upaya pembunuhan kepala negara? Terus lembaga Intelejen dan siber sontoloyo dan tak berfungsi, percuma lembaga ini, ada lebih bailk dibekukan saja.
Pernah ada info Prabowo hampir diracum lewat makanan untuk bisa diatasi. Nah bisa saja itu terjadi lagi. Bahkan peristiwa penusukan seperti Jenderal Wiranto di Banten harus diwaspadai.
Itulah sebuah pelajaran jika menempatkan seseorang harus expert atau ahli dibidangnya. Kalau lembaga siber dan sandi negara, maka yang duduk harus orang ahli IT dan paham dunia hacker sampai sadap-menyadap.
Kalau intelejen maka orang profesional yang pakar dalam dunia lacak-melacak dan juga dunia informasi dia paham. Belajar ke era Soeharto saat mengangkat Letjen Ali Moertopo kepala intelejen dan Kepala Operasi Khusus, Menteri Penerangan Indonesia (1978 – 1983) serta Deputi Kepala (1969 – 1974) dan Wakil Kepala (1974 – 1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara.
Ali Moertopo adalah orang cerdas dan dididik di sekolah Belanda, Ia cerdas, daya tangkapnya di atas rata-rata dan rajin membaca. Senantiasa mau belajar mengenai segala hal. Ia senang mendengar pendapat orang, karena ia orang intelijen jadi harus mendengar.
Beda dengan saat ini, baik lembaga siber dan Intelejen tak berfungsi. Perlu ada reformasi Perlu ada pelatihan di luar dan juga harus ada alat pendeteksi cangguh serta antivirus dan spyware, malware biar yang canggih. Kalau Amerika punya Norton, Ceko AVG, Australia McAffee, Rusia Kaspersky, Rumania Bit-defender kita punya anti virus Smadav. Kenapa tak dipakai dan dikembangkan terus
“Bayangkan lembaga-lembaga negara kita beberapa waktu lalu pernah diserang hacker tapi kita tak berdaya menangkalnya. Dengan Presiden disadap bagi saya tak ada gunanya kita BIN, Intelkam, BAIS dan Lembaga Siber,” pungkasnya. (Red).
