Menurutnya, setelah tahapan kewenangan DPR dalam pemilihan sebelumnya selesai, sementara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tidak mengatur secara lengkap mekanisme untuk kondisi PAW yang terjadi, kekosongan tersebut tidak serta-merta melahirkan kewenangan baru bagi pihak tertentu.
Dalam keadaan peraturan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, Ponto menilai, penyelesaiannya perlu dilihat melalui mekanisme diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam konteks pengangkatan anggota Ombudsman oleh Presiden, keputusan Presiden tetap harus memperhatikan tujuan undang-undang, hasil proses seleksi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta kepentingan kelembagaan Ombudsman.
