“Usulan siapa pun dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden, tetapi jangan kemudian usulan dipersamakan dengan kewenangan yang mengikat Presiden. Di situlah prinsip legalitas harus dijaga,” katanya.
Ponto mengatakan, proses sebelumnya juga patut menjadi bahan evaluasi. Publik melihat adanya anggota yang tidak lama setelah pelantikan kemudian menghadapi persoalan hukum. Tanpa mendahului proses hukum terhadap siapa pun, keadaan tersebut menurutnya cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi seberapa kuat rekam jejak, integritas dan mitigasi risiko diperhitungkan dalam proses penentuan sebelumnya.
Selain integritas dan kompetensi, Ponto menilai, komposisi Ombudsman perlu diperhatikan. Anggota yang telah ditetapkan saat ini relatif lebih dominan berasal dari unsur Non-pemerintah. Karena itu, PAW dapat menjadi kesempatan melengkapi perspektif kelembagaan dengan unsur yang belum terwakili secara memadai.
