“Kalau keterwakilan perempuan sudah ada, akademisi sudah ada dan masyarakat sipil juga ada, lihat apa yang belum ada. Saya melihat pengalaman pemerintahan dan aparat penegak hukum perlu dipertimbangkan. Apalagi Ombudsman mengawasi pelayanan publik yang sebagian besar bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ponto juga mengingatkan pentingnya kebinekaan. Apabila terdapat calon dari kelompok minoritas yang kompeten, berintegritas dan telah melalui seluruh tahapan seleksi, aspek keterwakilan tersebut menurutnya patut dipertimbangkan dalam membangun lembaga negara yang mencerminkan Indonesia sebagai negara persatuan.
Ponto tidak menyebut nama calon tertentu. Namun berdasarkan evaluasi Redaksi hasil proses pemilihan sebelumnya, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan berada pada peringkat ke-13 dari keseluruhan calon, atau berada di luar sembilan anggota terpilih. Ia memiliki latar belakang aparat penegak hukum sekaligus pengalaman dalam pemerintahan. Dengan posisi tersebut, namanya termasuk dalam kelompok calon yang telah melalui keseluruhan proses seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan.
