Karena itu, menurut Indira, reformasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi.
Kepentingan penegakan hukum harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak masyarakat. Setiap akses terhadap informasi sensitif, lanjutnya, harus dapat ditelusuri dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.
*ICJS Bukan Sekadar Memindahkan Sistem Manual ke Digital*
Indira menekankan bahwa, ICJS tidak boleh dipersempit menjadi sekadar proyek digitalisasi. Teknologi memang penting, tetapi teknologi hanyalah alat. Esensi ICJS terletak pada integrasi proses, pertukaran informasi, koordinasi kelembagaan dan akuntabilitas penegakan hukum.
“Kalau masing-masing lembaga hanya memindahkan sistem manual menjadi digital tetapi tetap bekerja sendiri-sendiri, maka kita belum benar-benar membangun Integrated Criminal Justice System,” katanya.
