Setiap lembaga memiliki sistem, prosedur, basis data, infrastruktur teknologi dan mekanisme kerja yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan ketika informasi dibutuhkan secara cepat oleh institusi lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara.
“Masalahnya bukan sekadar apakah teknologi tersedia atau tidak. Persoalannya adalah apakah sistem yang dimiliki setiap lembaga dapat saling berkomunikasi dan apakah ada kerangka hukum yang memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab,” kata Indira.
Karena itu, ia menilai, pembangunan ICJS tidak cukup hanya dengan menciptakan satu aplikasi atau membangun pusat data.
Hal yang jauh lebih penting adalah membangun interoperabilitas, yakni kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling berkomunikasi, bertukar dan memanfaatkan data berdasarkan standar serta mekanisme yang telah disepakati.
