“PPATK memiliki informasi dan analisis mengenai transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana. Sistem keimigrasian memiliki data pergerakan orang, sementara kepabeanan memiliki informasi mengenai lalu lintas barang. Jika seluruh informasi tersebut dapat dihubungkan secara sah, terukur dan sesuai kewenangan, kemampuan negara dalam mendeteksi pola kejahatan akan jauh lebih kuat,” jelasnya.
Namun, Indira mengingatkan bahwa, integrasi tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewenangan masing-masing lembaga.
Sebaliknya, setiap institusi tetap memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, tetapi bekerja dalam sebuah ekosistem penegakan hukum yang saling terhubung.
*Sekat Kelembagaan Masih Menjadi Persoalan*
Dalam pandangan Indira, salah satu persoalan mendasar dalam penerapan ICJS adalah masih adanya fragmentasi kelembagaan.
