“Kalau memang ada permainan, jangan hanya berhenti di level bawah. Telusuri dari mana barangnya, bagaimana distribusinya, siapa yang mengatur, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan apakah ada oknum yang terlibat,” ujarnya.
Pitra berharap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dapat berkoordinasi untuk memastikan masyarakat memperoleh BBM secara mudah, tertib, dan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta adanya transparansi mengenai kondisi stok dan distribusi BBM di wilayah yang mengalami antrean panjang.
“Negara harus hadir. Masyarakat jangan dibiarkan berjam-jam mengantre tanpa kepastian. Apalagi ini menyangkut jalur Riau menuju Padang Lawas yang menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi,” tuturnya.
