Penentuan kelayakan lokasi, verifikasi pasokan sampah, maupun substansi PKS merupakan ranah Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Restuardy juga menjelaskan, secara tuntas tentang harmonisasi antara amanat UU 18/2008 dan Perpres 109/2025 dalam pengolahan sampah. Amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengurangan di hulu, sedangkan Perpres 109/2025 fokus pada penanganan di hilir, merupakan dua pendekatan yang sedang berjalan beriringan.
“Sesuai arah RPJMN, kita menargetkan sampah yang dikelola pada 2029 sebesar 100%. Upaya pengurangan di hulu melalui edukasi masyarakat, prinsip 3R, dan ekonomi sirkular tetap berlangsung paralel dengan percepatan penanganan di hilir melalui PSEL,” jelas Restuardy.
