Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan menyoroti peran politik dan anggaran dalam penanganan dan pengolahan sampah di tingkat daerah yang fluktuatif bahkan mangkrak karena masih bergantung pada pengaruh kebijakan politik dan anggaran.
Iwan menegaskan bahwa, politik memainkan peran ganda dalam program PSEL di tingkat daerah. Di satu sisi komitmen politik sangat dibutuhkan untuk mendorong inovasi pengelolaan sampah dan transisi energi. Namun di sisi lain, pengaruh politik daerah yang tidak sehat, seperti praktik KKN, transaksi elit dan inkonsisten kebijakan akibat pergantian pemimpin, menjadi ancaman terbesar yang membuat proyek ini mangkrak, membebani keuangan daerah, serta mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat.
