“Oleh karena itu, pengawasan publik, transparansi tender, dan kajian lingkungan yang independen menjadi syarat mutlak agar PSEL tidak sekadar proyek politik,” jelas Iwan.
Menurut Iwan, dalam proyek PSEL, anggaran bukan sekadar angka, melainkan penentu mutlak antara keberlanjutan dan kemangkrakan proyek. Pengaruh anggaran terlihat dari bagaimana ketidakmampuan APBD menanggung tipping fee dan ketidaksepakatan tarif jual listrik menjadi dua penyebab utama mengapa banyak PSEL di Indonesia berstatus mangkrak. Oleh karena itu, perencanaan anggaran PSEL harus sangat berhati-hati, berbasis pada kapasitas fiskal riil daerah.
Melalui sinergi ini, KPK dan Kemendagri optimis bahwa Perpres No. 109 Tahun 2025 tidak hanya akan menghasilkan energi terbarukan, tetapi juga menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih, modern dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Red).
