“Kami tidak ingin Pemda sekadar mengejar proyek, tetapi harus benar-benar siap. Pemilihan lokasi dan teknologi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat, seperti minimal timbulan sampah 1.000 ton per hari dan penggunaan teknologi yang terbukti ramah lingkungan, tegas Restuardy.
Restuardy mengatakan, Kemendagri akan memastikan tidak ada ruang bagi kepentingan politik atau teknologi abal-abal yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Restuardy juga menyoroti peran dan kewenangan penanganan sampah bukan sepenuhnya tanggung jawab Kemendagri, melainkan dapat berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait.
Untuk menjalankan amanat Perpres 109/2025, Pasal 30 ayat (2), yang menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, Kemendagri menegaskan bahwa, perannya bersifat pembinaan, pengawasan dan fasilitasi integrasi perencanaan daerah, bukan sebagai otoritas teknis.
