Diaz menyebut, proyek PSEL memiliki risiko korupsi yang tinggi jika tidak dikawal sejak dini, mulai dari manipulasi studi kelayakan, spesifikasi teknis yang diarahkan ke vendor tertentu, hingga klausul kontrak yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Melalui kolaborasi ini, KPK dan Kemendagri hadir untuk memberikan pendampingan preventif agar uang negara digunakan secara efektif dan benar-benar menyelesaikan masalah sampah,” ujar Diaz, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (26/7/2026)
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud menyatakan bahwa, Kemendagri akan memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan membangun PSEL.
Page 2 of 6
