“Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam melihat pembangunan secara utuh. Tidak hanya fisik, tetapi juga keberlanjutan sejarah dan identitas kota,” tambahnya.
Konflik antara pendekatan teknokratis dan pelestarian heritage pun menjadi semakin nyata. Di satu sisi, pemerintah memandang jembatan sebagai infrastruktur usang yang berisiko dan menghambat aliran sungai. Namun di sisi lain, jembatan tersebut memiliki nilai historis sebagai artefak transportasi kolonial, simbol perkembangan ekonomi, serta potensi edukasi dan pariwisata budaya.
Dalam konteks ini, DPRD didorong untuk mengambil langkah tegas melalui fungsi pengawasan.
Rinna menyebut, DPRD perlu segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta klarifikasi resmi dari pemerintah daerah, mengevaluasi kebijakan yang diambil, serta mendorong akuntabilitas jika ditemukan pelanggaran.
