“DPRD harus hadir sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga rasionalitas kebijakan publik,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, jika pembongkaran dilakukan tanpa prosedur yang benar, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi perlindungan cagar budaya di masa depan.
“Ketika sejarah dihapus hanya karena belum tercatat secara administratif, maka yang hilang bukan sekadar benda, tetapi identitas kolektif masyarakat,” pungkasnya.
Page 5 of 5
