Namun, hingga kini, belum terdapat bukti kuat bahwa seluruh tahapan tersebut telah dilalui secara komprehensif.
“Jika prosedur itu tidak dijalankan, maka ada potensi pelanggaran yang bisa berujung pada konsekuensi hukum, bahkan pidana,” tegas Rinna.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, ia juga menilai adanya indikasi maladministrasi. Permohonan pembongkaran dinilai hanya bertumpu pada alasan teknis seperti potensi banjir dan penumpukan sampah, tanpa didukung kajian multidisiplin yang menyeluruh, termasuk aspek sejarah dan budaya.
Selain itu, lemahnya koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan Tim Ahli Cagar Budaya, serta belum optimalnya inventarisasi aset bersejarah di Kota Cirebon, menjadi catatan serius dalam kasus ini.
Page 3 of 5
