Menurutnya, hal tersebut telah ditegaskan oleh para ahli yang dihadirkan dalam persidangan.
“Komisaris itu tidak boleh mengelola apa pun, kecuali melakukan pengawasan,” ujar Luhut.
Ia juga menyinggung soal aliran dana yang masuk ke rekening komisaris di perusahaan Wika. Menurutnya, hal tersebut telah dijelaskan kepada para ahli untuk menilai pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, Luhut menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan dalam bentuk kompilasi oleh direksi diperbolehkan, terutama jika data keuangan tidak lengkap.
“Laporan kompilasi dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak ketiga,” katanya.
Data tersebut, lanjutnya, dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi sewa gedung maupun pembayaran pihak lain, yang kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan periode 2010 hingga 2020.
