Serta alasan lain eksepsi, bahwa Terdakwa (Hasto dan DPO Harun Masiku) bukan Pejabat Publik, bukan Penyelenggara Negara dan bukan pula ASN/PNS.
Kemudian selanjutnya andai Tim Hukum Hasto, memiliki data tentang kekeliruan terkait kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka dapat saja menghubungkan dengan Eksepsi Dilatoir, dengan alasan hukum bahwa dakwaan prematur, karena sejak status TSK sampai dengan dijadikannya Hasto sebagai Terdakwa saat dibacakannya surat dakwaan, sejatinya dakwaan nihil atau tanpa adanya BAP pengakuan dari Tokoh Utama (dader/pleger) yaitu Harun Masiku (TSK DPO) daripada eksistensi tuduhan Gratifikasi dan termasuk menyampaikan bukti putusan inkracht bahwa Wahyu Setiawan anggota KPU RI mantan terpidana yang dituduh menerima gratifikasi, terdapat pengakuan dari Wahyu Setiawan, baik dalam tahap penyidikan (BAP) maupun selaku terdakwa, bukti putusan (naskah putusan dilampirkan) sesuai tertera dalam vonis hakim yang Pertimbangan Hukum,lnya menyatakan secara jelas-jelas tertulis, “bahwa Wahyu Tidak Pernah Menerima Uang Suap dari Terdakwa Hasto, melainkan dari Harun Masiku dan selainnya (yang bukan Hasto)”, sehingga perspektif logika hukumnya atas dasar apa Hasto dijadikan Terdakwa? Bagaimana kelak andai Harun Masiku ditemukan (tertangkap) dan selanjutnya ternyata dalam BAP Harun Masiku menyatakan, “Hasto tidak terlibat gratifikasi antara dirinya dengan eks terpidana Wahyu Setiawan”.
