Selain dikarenakan Para Hakim pasti dianggap lebih tahu hal hukum (ius curia novit), sehingga tentu terlebih keberlakuan asas Mandiri dan Progresif menemukan hukum dan fungsi peran sosial kontrol, menjadikan Majelis Hakim benar-benar dan sungguh-sungguh sesua fungsi utamanya (kewenangan) memutus atau menjatuhkan vonis didalam setiap perkara yang mereka gelar, terlebih asas semua orang (awam) terikat akan fiksi hukum (presumptio iures de iur) atau asas hukum yang menyatakan semua orang dianggap tahu akan eksistensi Pasal 143 dan Pasal 144 KUHAP, maka selebihnya makna lain sebagai keharusan untuk para hakim (curia novit) yang ‘dianggap serba mengetahui seluruh isi Kitab (KUHAP) bahkan seluruh sistem hukum yang berlaku’.
Selebihnya Kuasa Hukum Hasto mesti terus memberikan keyakinan kepada para hakim terhadap perilaku KPK yang suka belaku tebang pilih, dan khususnya dalam hal dakwaan pun kuasa hukum tidak keliru atau melanggar undang-undang/KUHAP, walau belum masuk kepada pokok atau objek perkara, agar berupaya menyisipkan alasan hukum untuk memberi keyakinan kepada hakim, sehingga hakim yang memiliki hak atas asas conviction in time (keyakinan nurani) dapat menerima eksepsi (Eksepsi Obscur) dan Eksepsi Kompetensi absolut andai Para Advokat/Penasihat Hukum menemukan adanya bahwa isi dakwaan ternyata merupakan jurisdiksi peradilan lain sehingga bukan gratifikasi Jo. Tipikor serta mutatis mutandis tidak bermuara pada UU. Dan Peradilan Tipikor, justru ternyata isi dakwaan merupakan tuduhan pemerasan atau penipuan dan atau penggelapan? Maka diantara dua eksepsi (obscuri libelli dan Kompetensi Absolut) mudah-mudahan mendapatkan putusan sela yang membebaskan Hasto dari dakwaan.
