Maka tidak mustahil, eksepsi Hasto dapat diterima kelak saat setelah selesainya pemeriksaan pada pokok perkara (putusan dilatoir).
Namun lacur nya apabila Hasto dinyatakan harus dibebaskan sementara (putusan dilatoir) oleh sebab dakwaan prematur, namun ternyata Hasto sudah mendekam dalam penjara sehingga mengalami kerugian psikologis untuk hidup dan kebebasan untuk bergerak selama dirinya dipenjara, dan tentu saja indikasi hukumnya ada pelanggaran HAM.
Dalam tahapan pleidooi (setelah requisitoir) andai eksepsi ditolak, Kuasa Hukum Terdakwa Hasto dan para penasihat hukumnya (advokat) mesti terus memberikan keyakinan kepada Hakim, agar hakim menggunakan hak-hak lainya yang Hakim miliki, yakni bukti perilaku lembaga anti rasuah sudah sepengetahuan umum (notoire feiten), tentu andai Hasto memiliki dengan disertai bukti-bukti yang konkrit, terkait perspektif publik serta mencakup logika hukum, sebagai tambahan asupan keyakinan terhadap track record KPK yang tebang pilih atau peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan dakwaan serta dengan politik kekuasaan yang bisa membuktikan kentalnya aroma subjektivitas KPK (tidak akuntabel) dalam perkara a quo in casu yang terbukti dengan data dan fakta (empirik) bahwa KPK dalam mendakwa dan menuntut dirinya tidak pure hukum, melainkan melulu merupakan pesanan dan tekanan politik dari seseorang terhadap Terdakwa (Hasto) melalui penyidik atau Jaksa Penuntut KPK.
