Dalam addendum tersebut, dilakukan perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas objek tanah yang mana untuk pembelian tanah tersebut tidak ada di dalam proposal yang telah disepakati dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
Fakta terpampang jelas, Sutikno bertandatangan pada dokumen Adendum, namun didepan Majelis Hakim tetap bersikukuh mengingkari dengan alasan tidak ada lampiran dalam dokumen addendum padahal ada pasal lampiran.
Menurut Tim monitoring yakni saksi Ardi dan saksi Agus yang mengetik/membuatkan/menyusun adendum, lampiran disertakan dalam dokumen
addendum tersebut. Selain itu, dilampirkan juga surat pembelian tanah dan itu ditanda tangani oleh Sutikno, selaku Sekda. Sedangkan tujuan dokumen NPHD dilampirkan untuk melengkapi dokumen.
