Pengajuan permohonan ini langsung dijawab oleh Majelis Hakim bahwa tidak bisa serta merta karena pihaknya terlebih dahulu harus menganalisa dengan teliti dan jika ditemukan kebohongan bisa saja dilakukan penetapan.
JPU Kejari Balangan, Fandy Ardiansyah, SH yang juga selaku Kasi Pidsus Kejari Balangan usai sidang kepada Awak Media menegaskan bahwa, pihak JPU terkait permohonan penetapan dari PH terdakwa Mustafa Alhamid akan melihat, menghargai dan akan melaksanakan keputusan hakim.
Agar diketahui, Pasal 242 KUHP mengatur tentang memberikan keterangan palsu di atas sumpah.
Adapun sanksi pasal 242 KUHP:
* Diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.
* Diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun jika keterangan palsu tersebut diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka. (MN).
