• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Rabu, November 11, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

kris by kris
19 Agustus 2026
in Hukum
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

“Publik membutuhkan kepastian bahwa laporan yang disampaikan tidak berhenti di satu meja. Sistem harus mampu memastikan setiap tahapan memiliki jejak dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

 

Bagi Indira, transparansi bukan sekadar membuka seluruh data kepada publik. Transparansi harus diwujudkan melalui sistem yang memungkinkan proses penegakan hukum dapat diawasi sesuai batas-batas hukum dan perlindungan informasi yang berlaku.

BeritaTerkait

Organisasi Aktivis Penggiat Anti Korupsi Jabarko Indonesia, Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi

11 November 2026

Pimpin Pelantikan Panmud Baru, Ketua PN Bandung Ajak Pejabat Baru Perkuat Kualitas Pelayanan Hukum

10 November 2026

 

*ICJS Dapat Dikembangkan Menjadi Sistem Pencegahan Berbasis Data*

 

Lebih jauh, Indira melihat ICJS dapat dikembangkan dari sekadar sistem respons terhadap tindak pidana menjadi instrumen pencegahan berbasis data.

 

Data kriminalitas, pola transaksi keuangan mencurigakan, pergerakan orang, lalu lintas barang dan indikator lainnya dapat dianalisis untuk mengenali kecenderungan serta risiko terjadinya kejahatan.

Page 8 of 11
Prev1...789...11Next
Previous Post

PANGDAM III/SILIWANGI TERIMA KUNJUNGAN DAN AUDIENSI PASKIBRAKA PROVINSI JABAR TAHUN 2026

Next Post

Ponto Kritik Usulan PAW Ombudsman ke Presiden: Usulan Bukan Kewenangan

Related Posts

Hukum

Organisasi Aktivis Penggiat Anti Korupsi Jabarko Indonesia, Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi

11 November 2026
Hukum

Pimpin Pelantikan Panmud Baru, Ketua PN Bandung Ajak Pejabat Baru Perkuat Kualitas Pelayanan Hukum

10 November 2026
Hukum

Dua Saksi PT Fiako Banyak Jawab ‘Tidak Tahu’ di Sidang PHI Bandung, Hakim Ungkap Keterangan Kurang Terbuka

9 November 2026
Hukum

Vonis 10 Bulan Penjara Inkracht, Kejari Bandung Bakal Secepatnya Eksekusi Pengusaha Arifin Gandawijaya

9 November 2026
Hukum

Putus Kontrak Sewa Lahan Sepihak, PT Bhinneka Potentia Digugat Wanprestasi Rp1,16 Miliar 

9 November 2026
Hukum

PN Bandung Eksekusi Lahan dan Bangunan di Jalan Cimandiri No. 4

5 November 2026
Next Post

Ponto Kritik Usulan PAW Ombudsman ke Presiden: Usulan Bukan Kewenangan

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021