Masyarakat tentu bertanya-tanya, apakah komunikasi pribadi mereka benar-benar terlindungi? Apakah perangkat dan sistem komunikasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki akses dan kewenangan?
Inilah alasan mengapa perkara tersebut harus diungkap secara menyeluruh. Negara harus menjamin bahwa teknologi dan kewenangan yang diberikan kepada aparat tidak berubah menjadi alat untuk melanggar hak masyarakat.
Lantas,Apa Kata Dunia?
Dunia internasional tentu akan memperhatikan bagaimana Indonesia menyelesaikan persoalan ini. Bukan semata-mata karena Presiden sebuah negara diduga menjadi sasaran penyadapan, melainkan karena cara negara menegakkan hukum terhadap aparatnya sendiri merupakan salah satu ukuran penting kredibilitas sebuah negara hukum.
