Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E dan 28F UUD 1945, serta diperkuat oleh instrumen internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.
Meski terbukti menerima sejumlah uang atas aktivitas media sosialnya, majelis menyatakan hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dalam rangka menggagalkan proses hukum. Dampak psikis yang dirasakan saksi dan ahli juga dinilai belum didukung pembuktian ilmiah yang memadai.
Majelis bahkan menilai, apabila hendak dipersoalkan secara pidana, perbuatan tersebut lebih relevan diuji dalam kerangka Undang-Undang ITE di peradilan umum, bukan dalam ranah Pengadilan Tipikor.
*Perkara Dugaan Suap Hakim: Unsur Tidak Terbukti*
