Tindakan Tian dinilai masih berada dalam lingkup tugas jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebijakan redaksi yang ditempuh melalui rapat redaksi mingguan menunjukkan adanya mekanisme profesional dalam proses pemberitaan.
Majelis juga menegaskan bahwa, penerimaan dana oleh perusahaan pers tidak serta-merta melanggar hukum, karena pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dugaan pelanggaran etik jurnalistik, jika ada, merupakan ranah Dewan Pers dan bukan otomatis menjadi tindak pidana korupsi.
*M. Adhiya Muzakki*
Dalam perkara obstruction of justice, M. Adhiya Muzakki juga dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan. Ia didakwa menjalankan operasi media sosial yang bertujuan menggagalkan proses penyidikan dan penuntutan.
