Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia terjadi melalui perpaduan antara KHI dan ijtihad MA. Jika KHI menjadi kerangka pembaruan normatif, maka MA menjadi motor pengembang melalui putusan-putusan yang adaptif, manusiawi, dan berkeadilan.
Saran
Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) perlu terus disempurnakan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan 4 rekomendasi strategis kepada akademisi, MA, hakim, masyarakat, dan pembuat kebijakan.
4 Saran untuk Memperkuat Hukum Kewarisan Islam
1.Kepada Akademisi dan Peneliti
Perlu dilakukan penelitian lanjutan, baik mengenai aspek lain pembaruan hukum kewarisan dalam KHI maupun perkembangan hukum kewarisan Islam yang lahir melalui yurisprudensi.
