Sementara itu, Sekjen Gerakan Rakyat, Saiful, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai pragmatis dalam urusan ekonomi namun mengabaikan amanat konstitusi terkait penghapusan penjajahan.
“Di panggung internasional kita bicara dukungan pada kemerdekaan Palestina dan tidak punya hubungan diplomatik, tapi di lapangan ekonomi kita berlaku pragmatis,” kata Saiful dalam keterangannya, dikutip Kamis (27 Februari 2026).
Ia menambahkan bahwa, keuntungan bisnis dari proyek itu secara otomatis akan mengalir ke perusahaan induk di Israel melalui pajak, sehingga dikhawatirkan berkontribusi pada kekuatan militer negara tersebut.
Selain isu geopolitik, Gerakan Rakyat menyoroti dampak lingkungan di Pulau Halmahera. Meski dilabeli sebagai “investasi hijau”, proyek panas bumi di Telaga Ranu dianggap akan memperparah tekanan ekologis setelah sebelumnya wilayah tersebut dieksploitasi oleh industri nikel.
