*Hakim memerlukan keterangan ahli adiksi*
Dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika seperti yang dilakukan oleh Kombes YBK, hakim wajib (pasal 127/2) menghadirkan keterangan ahli adiksi ketergantungan narkotika untuk mengetahui taraf kecanduan yang bersangkutan dan perkiraan berapa lama proses rehabilitasinya sebagai referensi hakim untuk menjatuhkan lamanya hukuman rehabilitasi.
Kalau tidak ada keterangan ahli dalam dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa, Kombes YBK adalah penyalah guna dalam keadaan kecanduan, maka hakim wajib memerintahkan yang bersangkutan untuk dilakukan assesmen oleh ahli yang berwenang untuk memastikan taraf ketergantungannya dan rencara perawatan serta lamanya perawatannya.
*Kewenangan strategis hakim*
UU narkotika memberi kewenangan yang sangat strategis kepada hakim untuk mewujudkan keadilan restoratif melalui penjatuhan hukuman alternatif/pengganti berupa menjalani rehabilitasi medis dan sosial agar sembuh dan pulih guna mencegah agar tidak menjadi penyalah guna lagi.
