Kewenangan untuk mewujudkan keadilan restoratif diberikan kepada penyidik dan penuntut umum berupa kewajiban menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial agar penyalah guna mendapatkan layanan rehabilitasi sejak proses penyidikan.
Masa menjalani rehabilitasi atas perintah penyidik dan penuntut umum tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau dikurangkan terhadap lamanya putusan hakim.
Itu sebabnya hanya hakim yang diwajibkan UU untuk mewujudkan restorative justice, untuk itu hakim diberi kewenangan UU untuk menjatuhkan hukuman alternatif/pengganti penjara berupa menjalani rehabilitasi agar sembuh dan pilih seperti sedia kala sesuai tujuan dibuatnya UU narkotika.
*Penerapan pasalnya*
Bila kepemilikan tersangka “tujuannya” untuk dikonsumsi atau digunakan untuk diri sendiri termasuk katagori melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika maka pelakunya diancam satu pasal saja yaitu pasal 127/1/b, bila kepemilikannya selain untuk dikonsumsi misalnya untuk dijual maka tersangkanya masuk katagori sebagai pengedar diancam pasal 112 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika
