Sayangnya dalam praktek sampai sekarang, pembiayaan rehabilitasi atas perintah penyidik dan jaksa, ternyata tidak ditanggung oleh negara cq Kemenkes dan Kemensos.
Akibatnya biaya rehabilitasi tidak ditanggung negara karena biaya rehabilitasi atas perintah penegak hukum tidak diatur dalam Peraturan Menteri, sehingga tidak dianggarkan oleh Kementerian kesehatan untuk rehabilitasi medis dan juga tidak dianggarkan oleh kementrian sosial untuk rehabilitasi sosialnya,
Hanya pembiayaan rehabilitasi atas perintah hakim saja yang dibiayai oleh kemenkes, itupun sebarannya hanya beberapa rumah sakit tertentu saja, tidak menjangkau ke seluruh rumah sakit di kab/kota yang ada wilayah pengadilannya. Ini yang selama ini dipertanyakan banyak fihak, dimana tempat penyalah guna bisa mendapatkan layanan rehabilitasi.
