Biaya rehabilitasi atas perintah penegak hukum, baik atas perintah penyidik, dan jaksa serta hakim ditanggung negara dan dibebankan kepada Kementrian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
*Rehabilitasi kewajiban negara*
Merehabilitasi penyalah guna narkotika adalah kepentingan negara dalam rangka mencegah penyalah guna tidak relapse dan melindungi serta menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika (pasal 4b).
Biaya rehabilitasi ditanggung negara, baik biaya rehabilitasi atas perintah UU yaitu biaya wajib lapor pecandu maupun biaya penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim.
Pembiayaan rehabilitasi medis ditanggung Kemenkes dan pembiayaan rehabilitasi sosial ditanggung Kemensos.
